Menag Nasaruddin Ajak LP Ma’arif NU Proaktif Hadapi Arah Baru Pendidikan Nasional

Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) untuk bersikap proaktif menyongsong arah baru kebijakan pendidikan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ajakan ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Koordinasi Nasional LP Ma’arif NU bertema "Konsolidasi Nasional Pendidikan Ma’arif NU, Meneguhkan Jati Diri, Memajukan Negeri", di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Presiden kita sekarang sangat fokus pada pendidikan. Sekolah rakyat untuk anak-anak miskin mutlak adalah salah satu wujud keberpihakannya. Jangan sampai Ma’arif hanya menjadi penonton,” tegas Menag.

Menag menyoroti inisiatif Presiden Prabowo dalam membentuk Sekolah Rakyat, sebagai solusi pendidikan tanpa seleksi bagi 20 ribu anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini, jelas Menag, akan melibatkan 110 guru terbaik, termasuk dari Kementerian Agama, dan terus ditingkatkan hingga 500 guru.

“Sekolah rakyat ini tidak ada tes. Semua anak wajib sekolah. Guru-gurunya dipilih dari yang terbaik,” jelas Menag.

Selain itu, Sekolah Garuda akan dikembangkan sebagai institusi unggulan untuk mencetak calon pemimpin masa depan, didukung teknologi mutakhir seperti e-library dan perpustakaan digital.

LPDP pun akan diarahkan mendukung bidang strategis seperti teknologi dan rekayasa. “Tanpa pendidikan, bangsa besar tidak mungkin lahir. Tapi tanpa gizi, anak didik yang unggul pun tidak akan terbentuk,” imbuh Menag.

Menag mengingatkan bahwa posisi madrasah saat ini berada di lapisan ketiga, setelah sekolah negeri dan Sekolah Rakyat. Jika tidak bergerak cepat dan strategis, madrasah bisa tertinggal.

“Kalau Ma’arif tidak proaktif, bisa-bisa justru tertinggal dari gerbong reformasi pendidikan nasional,” kata Menag.

Untuk itu, ia mendorong LP Ma’arif NU memperluas kolaborasi lintas lembaga dan ormas, termasuk dengan Muhammadiyah dan sekolah negeri, agar memiliki satu visi dengan pemerintah.

Dalam konteks tantangan abad 21, Menag juga menyoroti pentingnya menyiapkan kurikulum yang adaptif terhadap revolusi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), tanpa mengabaikan aspek spiritualitas dan nilai.

Ia memperkenalkan konsep kurikulum ekoteologi, yang menekankan keselarasan hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan.

“Kami ingin memperkuat trilogi kerukunan jilid dua: kerukunan antarsesama, kerukunan manusia dengan alam, dan kerukunan manusia dengan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, itu bukan Pancasila,” ujar Menag.

Di akhir arahannya, Menag menyerukan pentingnya menyusun visi pendidikan nasional yang komprehensif dan inklusif.

“Jangan sampai kita hanya sibuk belanja pendidikan, tapi tidak tahu akan ke mana arah sistem pendidikan kita. Apa filosofi pendidikan kita? Kita harus duduk bersama dan rumuskan bersama,” tegasnya.

Menag memastikan bahwa pemerintah tidak ingin berjalan sendiri dalam membentuk masa depan pendidikan nasional.

“Kami tidak ingin eksklusif. Justru kami ingin menjaring masukan dari ormas seperti NU dan Muhammadiyah, agar arah pendidikan nasional benar-benar merepresentasikan kebutuhan bangsa,” pungkasnya.

---