Pendidikan Pancasila Tak Lagi Sekadar Mata Pelajaran, Nilainya Akan Disisipkan di Semua Mapel

Jakarta (Kemenag) — Upaya memperkuat karakter kebangsaan generasi muda melalui pendidikan Pancasila semakin konkret. Pemerintah, melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Agama, tengah mendorong integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam semua mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Kementerian Agama menyambut baik langkah strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua mata pelajaran. Menteri Agama, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama merupakan dua pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa yang kokoh, moderat, dan beradab.

“Pendidikan karakter tidak bisa dilepaskan dari nilai religiusitas dan nasionalisme. Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi. Pancasila dan agama harus berjalan seiring dalam memperkokoh jati diri anak bangsa,” tegas Dirjen di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dirjen menekankan bahwa urgensi integrasi ini telah menjadi semangat utama dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), sebuah pendekatan kurikulum alternatif yang diinisiasi langsung oleh Menteri Agama. Kurikulum ini menekankan pentingnya membangun pendidikan yang menumbuhkan cinta—baik cinta terhadap Tuhan, sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan maupun bangsa dan negara.

“Kurikulum Cinta hadir bukan sekadar sebagai inovasi kurikulum, tapi sebagai jawaban atas tantangan zaman. Kita sedang hidup di era ketika anak-anak dibanjiri informasi, tetapi kehilangan makna. Di sinilah nilai-nilai Pancasila dan agama harus masuk secara halus, menyatu dalam proses belajar yang menyenangkan, bukan memaksa,” papar Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Menurutnya, Kurikulum Cinta bertumpu pada pendekatan humanis transformatif, yang menjadikan peserta didik bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Integrasi nilai Pancasila ke seluruh mata pelajaran dinilai sejalan dengan semangat ini, karena mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bersikap toleran, dan bertindak penuh empati.

“Cinta kepada bangsa dan cinta kepada Tuhan bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya saling meneguhkan. Di madrasah, nilai-nilai ini diajarkan sejak dini, dan itu menjadi modal besar bagi Indonesia ke depan,” lanjutnya.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan nilai-nilai luhur bangsa dapat terinternalisasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk melalui madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

“Generasi kita tidak hanya perlu pintar, tapi juga punya akhlak. Di situlah nilai Pancasila dan agama menjadi cahaya yang membimbing arah pendidikan Indonesia,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan karakter. Menurutnya, pembelajaran mendalam (deep learning) dengan basis nilai seperti Pancasila akan lebih membumi jika dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah.

“Nilai Pancasila tidak bisa hanya jadi hafalan. Ia harus hadir dalam tindakan. Itulah makna dari pendidikan yang memanusiakan,” tutur Mu’ti.

Sebelumnya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran khusus, tetapi perlu disematkan dalam seluruh aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan. “Pancasila adalah milik bersama. Setiap mata pelajaran bisa menjadi medium penanaman karakter Pancasila,” ujarnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menambahkan, penyisipan nilai Pancasila perlu dilakukan secara kontekstual dan sesuai perkembangan zaman. “Misalnya, pelajaran Bahasa Indonesia bisa menyisipkan pertanyaan tentang semangat persatuan. Pelajaran sains bisa mengangkat soal gotong royong dalam riset. Ini bagian dari pembelajaran karakter bangsa,” terangnya.

Sebagai bagian dari langkah ini, BPIP meluncurkan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila. Buku ini terdiri atas 12 buku untuk peningkatan kompetensi guru dan 12 buku untuk peserta didik, dengan penekanan pada pendekatan praktis dan kontekstual.

Agar implementasi ini berjalan optimal, pemerintah mendorong pengelola satuan pendidikan untuk mengalokasikan minimal 10 persen dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku, termasuk buku Pendidikan Pancasila.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan buku-buku terkait nilai kebangsaan tersedia secara merata di seluruh satuan pendidikan, termasuk madrasah.

---